SERAYUNEWS– Gelombang aksi demonstrasi terus bergulir di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat, bahkan sudah ada yang berubah menjadi petaka.
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan agar para Anggota DPR-RI selalu berhati-hati dalam bersikap maupun berucap.
Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, menegaskan wakil rakyat seharusnya memahami penderitaan masyarakat, bukan menyinggung perasaan mereka.
“Kepada para anggota DPR-RI, MUI berharap jangan menimbulkan ucapan atau tindakan yang menyinggung masyarakat,” ujar Kiai Masduki dalam keterangannya dikutip dari laman MUI, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, saat ini rakyat tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang berat. “Masyarakat sekarang sangat menderita. Ekonomi sulit, pekerjaan susah,” tegas Kiai Masduki.
Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI ini mengingatkan DPR sebagai wakil rakyat agar benar-benar memahami kondisi yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap pernyataan maupun tindakan DPR jangan sampai memicu ketersinggungan publik. Kiai Masduki juga meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa untuk bersikap persuasif.
“Kesabaran dan emosi harus benar-benar ditahan. Kalau terjadi bentrokan antara pendemo dan aparat, justru akan semakin runyam,” ujarnya.
Ia menekankan, kerusuhan hanya akan merugikan bangsa. Karena itu, MUI berharap demonstrasi tetap berjalan damai tanpa menimbulkan korban.
“Demo adalah hak warga negara. Tapi ketika menimbulkan kerusakan, keresahan, dan kesusahan publik, sebaiknya dihentikan,” imbuhnya.
Masduki juga mengimbau massa aksi segera kembali ke rumah masing-masing agar tidak menambah beban masyarakat lain.
“Ekonomi rakyat sudah sangat sulit. Jika demo berlarut-larut, justru semakin menyusahkan, terutama bagi masyarakat kecil,” tambahnya.
Senada, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menyerukan agar semua pihak melakukan muhasabah nasional.
Ia mengingatkan bahwa koreksi terhadap kebijakan publik harus dilakukan dengan cara yang ma’ruf.
“Kewajiban kita adalah melakukan kontrol dan perbaikan kebijakan agar berorientasi pada kemaslahatan publik, caranya tetap harus baik,” ujarnya.
Prof Ni’am menekankan, pemerintah dan DPR wajib mendengarkan aspirasi rakyat dengan sabar. “Aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan, sekecil apa pun suaranya harus didengar,” katanya.
Menurutnya, kebijakan publik kerap tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas karena minim kajian mendalam.
“Bisa jadi kebijakan dianggap baik, tapi hanya menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain. Maka perlu ruang demokratis untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang beretika,” jelasnya.
Pengasuh Ponpes Al-Nahdlah Depok ini menegaskan, komunikasi antara rakyat dan pemerintah harus saling menghormati dengan mengedepankan prinsip kedamaian.
Ia menilai DPR sebagai wakil rakyat harus menjadi teladan dalam kesederhanaan dan empati terhadap kesulitan ekonomi masyarakat.
“Anggota DPR tidak boleh flexing. Mereka harus menunjukkan keteladanan dalam kesederhanaan,” Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Jika terjadi kerusuhan dan perusakan, yang rugi bukan hanya fasilitas publik, tetapi juga rakyat karena semuanya berasal dari pajak masyarakat.
Prof Ni’am menekankan, penyelesaian persoalan bangsa harus dilakukan dengan komitmen bersama, tidak hanya menuntut masyarakat agar tidak anarkis, tetapi juga dengan keseriusan DPR dalam mendengar aspirasi rakyat secara proporsional.
