Rabu, 5 Oktober 2022

Terkait Nasib Honorer di Cilacap, Ini Pandangan Ketua Komisi D DPRD 

Ketua Komis D DPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi (Tengah). (Foto : Ulul Azmi)

DPRD Kabupaten Cilacap berupaya mendorong kepada pemerintah agar membuka formasi bagi tenaga honorer pegawai tidak tetap (PTT) yang terancam hilang. Dorongan itu setelah muncul informasi dari pemerintah pusat tentang penghapusan status tenaga honorer tahun 2023 mendatang.


Cilacap, serayunews.com

Ketua Kimisi D DPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi menyampaikan, pihaknya sudah beraudiensi dengan eksekutif yang diwakili oleh OPD terkait, mengenai wacana penghapusan tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan. Pembahasan khususnya bagi tenaga honorer di Kabupaten Cilacap yang ikut terdampak.

Menurutnya, saat ini yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana mendorong agar ada formasi bagi PTT. Sebab untuk tenaga honorer guru dan kesehatan sudah ada formasinya, meski belum semuanya terakomodir.

“GTT alhamdulillah sudah hampir 80% tercover, yang membuat kita sangat prihatin dan kasihan yang PTT itu, yang belum ada jawaban dari Menpan RB nasibnnya seperti apa, kan di tahun 2023 tidak ada kata honorer lagi,” ujar Didi, Kamis (27/01/2022).

Adapun tenaga honorer PTT yang bakal terdampak di antaranya tenaga administrasi di sekolah, tenaga pemerintahan serta tenaga lainnya seperti penjaga atau security sekolah, yang mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun dan jumlahnya tidak sedikit di Cilacap.

“Yang kemarin disampaikan ada banyak, honor K2 saja ada 100 lebih, seperti yang diaudiensikan dengan DPRD kemarin. Kalau angka PTT kalau tidak salah sekitar 600-an,” ujarnya.

Didi menambahkan, bahwa tenaga honorer PTT yang belum jelas nasibnya itu akan terus diperjuangkan. Sebab, mereka juga bagian dari masyarakat Kabupaten Cilacap yang harus diperhatikan kesejahteraannya.

“Jadi kita akan dorong eksekutif supaya konsultasi ataupun komunikasi dengan Kemenpan RB, agar ada jawaban yang jelas mereka akan seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengundang eksekutif di OPD terkait, yang pada intinya eksekutif sepakat dengan DPRD, kalau ada aturan yang jelas maka akan mengajukan formasi itu, karena anggarannya juga dari DAU (dana alokasi umum).

Berita Terpopuler

Berita Terkini