SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong para pelaku usaha untuk melirik pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Upaya ini diwujudkan melalui “Sosialisasi Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan”. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di Pendopo Sipanji pada Rabu (27/8/25).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini dihadiri oleh 200 pengusaha dan pelaku UKM dari Banyumas dan Purbalingga. Turut hadir jajaran perwakilan OJK, Kantor Perwakilan BEI Yogyakarta, dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).
Bupati Sadewo dalam sambutannya menyoroti tantangan permodalan sebagai hambatan utama bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi.
“Terkadang produk jasanya sudah bagus dan sangat potensial untuk berkembang, tapi terhambat karena keterbatasan akses pembiayaan. Pasar modal bisa menjadi alternatif solusi untuk masalah tersebut. Tetapi kendala selanjutnya yang kita hadapi di masyarakat adalah pemanfaatan instrumen ini masih belum optimal di daerah kita, karena keterbatasan pemahaman dan keberanian untuk mencoba,” katanya.
Dia berharap sosialisasi ini dapat memperluas wawasan pelaku usaha mengenai manfaat pasar modal yang tidak hanya sebatas pendanaan, tetapi juga peningkatan tata kelola dan daya saing perusahaan.
“Saya juga titip pesan kepada seluruh peserta sosialisasi, ilmu yang didapat di sini jangan berhenti pada diri sendiri. Tetapi bisa ditularkan kepada rekan kerja, mitra bisnis maupun lingkungan sekitar,” kata dia
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan memperkenalkan securities crowdfunding atau layanan urun dana sebagai solusi pendanaan modern.
“Jadi memang layanan urun dana ini merupakan suatu alternatif pembiayaan atau penggalangan dana yang bisa dilakukan oleh Bapak-Ibu selaku pengusaha selain melalui bank atau melalui lembaga pembiayaan. Dimana dalam melakukan penggalangan dana ini memanfaatkan teknologi atau platform untuk menemukan antara pemodal dan juga Bapak-Ibu yang mencari modal,” katanya.
Haramain menambahkan, OJK akan terus menggencarkan edukasi serupa mengingat masih adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei, tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka 66%, sementara tingkat inklusinya mencapai 80%.
“Masyarakat itu sudah lebih banyak menggunakan daripada paham akan produknya, harapannya apabila ada edukasi ini mudah-mudahan dalam menggunakan produk-produk keuangan juga paham risikonya apa, untungannya apa, apa manfaatnya buat kita semua,” kata dia.
