SERAYUNEWS – Wakil Bupati Banyumas menegaskan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor penggerak organisasi pemerintahan yang berbasis keahlian dan profesionalisme.
“Oleh karena itu, pelantikan ini harus dimaknai sebagai amanah dan kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata, integritas yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya, Jumat (02/01/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 318 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, bertempat di Pendopo Si Panji Purwokerto.
Lintarti menekankan bahwa dinamika birokrasi ke depan akan semakin kompleks dan menantang.
Oleh karena itu, ia mendorong para pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri.
“Laksanakanlah tugas dan tanggung jawab jabatan ini dengan penuh kejujuran, dedikasi serta loyalitas,” kata dia.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain pelantikan pejabat fungsional, agenda tersebut juga berkaitan erat dengan implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru saja ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Lintarti menyebut penataan ulang birokrasi ini bertujuan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan efisiensi kerja organisasi perangkat daerah.
“Harus segera menyesuaikan demi peningkatan efektivitas kinerja,” kata Lintarti.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat cepat beradaptasi dengan ritme kerja dan sistem organisasi yang baru.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa dari total 318 pejabat fungsional yang dilantik, mayoritas berasal dari sektor kesehatan.
“Sementara 20 lainnya dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Satpol PP,” kata Eko.
Ia merinci, sebanyak 296 pejabat fungsional berasal dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, yang diharapkan dapat memperkuat layanan publik di bidang kesehatan masyarakat.
