SERAYUNEWS – Sebanyak 17 kepala keluarga (KK) korban bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, mulai menempati hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah. Penempatan huntara tersebut dilakukan di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Selasa (27/1/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana.
Hunian sementara ini diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat longsor yang terjadi pada 13 November 2025. Penyerahan kunci huntara dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak, disaksikan langsung oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan penempatan huntara merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
“Ini adalah bagian dari penanganan darurat sekaligus transisi menuju pemulihan. Harapannya, saat bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, warga sudah bisa tinggal dengan nyaman di hunian yang lebih aman,” kata Taryo.
Setiap unit huntara dibangun dengan ukuran 6 x 7 meter. Bangunan tersebut dilengkapi satu ruang keluarga, dua kamar tidur, satu toilet, serta dapur. Dari sisi konstruksi, huntara menggunakan material galvalum atau zincalume dengan rangka baja ringan sebagai struktur utama penopang.
Taryo menambahkan, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan, tetapi juga melengkapi kebutuhan dasar bagi para penghuni. “Seluruh penghuni sudah kami siapkan perlengkapan tidur, memasak, dan mandi. Standar kebutuhan minimal sudah terpenuhi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi V Bidang Logistik dan Perlengkapan BNPB, Andi Eviana, menegaskan bahwa penanganan bencana di Cilacap menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyebutkan, meskipun berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Jawa Tengah berada pada kategori risiko sedang, kondisi cuaca ekstrem menyebabkan bencana terjadi di banyak daerah.
“Sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdampak bencana. Untuk hunian tetap nantinya, perlu ada aturan yang jelas agar rumah tersebut tidak disewakan dan benar-benar diperuntukkan bagi 56 KK yang berhak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan bahwa penanganan bencana longsor di Majenang dilakukan dengan pendekatan pentahelix, melibatkan berbagai unsur secara kolaboratif.
“Pemkab Cilacap bergerak cepat menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare untuk pembangunan huntara dan hunian tetap, termasuk melengkapi administrasi dan kajian teknis dari PVMBG,” kata Syamsul.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda, serta seluruh pihak yang terlibat sejak masa tanggap darurat hingga penempatan hunian sementara. Kegiatan penempatan huntara ditutup dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung unit hunian oleh para pejabat dan undangan.
