SERAYUNEWS – Kementerian sosial bakal mangalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk Jawa Tengah, pada tahun 2025. Hal itu guna menyasar berbagai program perlindungan sosial.
“Anggaran untuk Jateng sekitar Rp10 triliun yang akan menyasar untuk berbagai program di setiap daerah,” kata Menteri Sosial, Saefullah Yusuf.
Hal itu dia sampaikan, saat menghadiri acara ‘Dialog dengan Pilar-Pilar Sosial’ di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Selasa (29/10/2024).
Anggaran tersebut, teralokasi untuk berbagai program perlindungan sosial masyarakat pra-sejahtera di 35 kabupaten/kota di provinsi. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan yatim piatu, bantuan atensi sentra terpadu, dan sebagainya.
Khusus program PKH di Jateng, kata pria yang akrab dengan sapaan Gus Ipul ini, alokasinya kurang lebih Rp1 triliun. Ini akan menyasar sekitar 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Bantuan-bantuan sosial dari Kemensos jangan sampai salahguna peruntukannya! Bantuan ini, jelas peruntukannya,” katanya.
Kementerian Sosial secara rutin memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera melalui beberapa program.
Di antaranya PKH, bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian ada bantuan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan disabilitas.
Sementara itu, Sekretarus Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, bantuan sosial sebesar Rp10 triliun dari Kemensos bergulir melalui berbagai program. Seperti PKH, BLT, dan program perlindungan masyarakat pra-sejahtera lainnya.
“Penerima PKH di Jateng sebanyak 1,6 juta PKM, ini merupakan salah satu program kolaborasi dengan pusat untuk menangani masalah kemiskinan di Jateng,” katanya.
Menurut Sumarno, beberapa daerah di Jateng yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kemiskinan antara lain Kabupaten Brebes. Kemudian Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Demak, Klaten, Blora, dan Rembang.
“Ini menjadi PR kita bersama untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat, termasuk pengangguran. Kita berupaya menurunkan angka pengangguran dengan menarik investor untuk berinvestasi di beberapa kawasan industri di Jateng,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mengapresiasi program kerja 100 hari Kementerian Sosial Kabinet Merah Putih. Ini akan berfokus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS).
“Jika 100 hari ke depan benar-benar terealisasi, maka kita mempunyai data yang valid,” kata dia.
