SERAYUNEWS – Pemerintah pusat membawa kabar gembira bagi warga miskin. Mereka akan memperbaiki 30 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah mulia ini terwujud melalui Program BSPS Jawa Tengah tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan hal ini secara langsung. Ia menghadiri acara peluncuran program tersebut di Kabupaten Brebes. Acara ini berlangsung meriah pada Sabtu (9/5/2026).
“Tahun lalu Jawa Tengah mendapat alokasi 7.532 unit,” ujar Maruarar. Ia menargetkan perbaikan minimal 30 ribu unit rumah tahun ini. Angka ini menunjukkan kenaikan alokasi yang sangat drastis. Pemerintah pusat menambah kuota hingga 23 ribu unit rumah.
Peningkatan target Program BSPS Jawa Tengah memiliki alasan khusus. Hal ini mendukung arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin mempercepat realisasi program tiga juta rumah. Pemerintah kini memperluas jangkauan penerima manfaat secara nasional.
Seluruh kabupaten atau kota di Indonesia kini menerima jatah alokasi. “Tahun lalu lebih dari 200 daerah tidak mendapat bagian,” tegasnya. Maruarar memastikan lebih dari 500 daerah menikmati program ini sekarang.
Maruarar juga memaparkan keuntungan program KUR Perumahan. Program ini memberdayakan masyarakat dan para pelaku usaha kecil. Warga bisa mengakses pembiayaan dengan bunga sangat rendah. Dana ini berguna untuk merenovasi rumah atau mendukung bisnis.
Menteri juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui proyek ini. Ia meminta pelaksana proyek membeli material dari pengusaha daerah. Pelaksana wajib membeli bata dan genteng dari perajin lokal. Langkah cerdas ini memutar roda ekonomi rakyat secara langsung.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik inisiatif ini. Ia berterima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah pusat. Bantuan ini mempercepat penanganan masalah kemiskinan warga daerah.
“Kehadiran Program BSPS Jawa Tengah sangat membantu kami,” kata Luthfi. Ia menilai program ini sangat efektif memperbaiki taraf hidup warga. Pemerintah daerah harus terus memperkuat program penanganan rumah rusak. Kelompok masyarakat miskin masih sangat membutuhkan dukungan hunian layak.
Pemerintah daerah juga mengandalkan APBD Provinsi untuk menangani masalah ini. Pemerintah Provinsi menargetkan perbaikan 5.000 unit rumah tahun ini. Sektor swasta dan Baznas juga turut memberikan dukungan nyata. Perusahaan menyalurkan dana CSR untuk memperbaiki 1.550 unit rumah.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, memberikan dukungan penuh. Ia meninjau langsung kondisi para calon penerima manfaat. Kebutuhan program bedah rumah masih sangat tinggi saat ini. Ia berharap pemerintah terus meningkatkan jangkauan program ini ke depan.
Nunung merasa sangat bahagia menerima bantuan perbaikan rumah ini. Ia mengaku atap rumahnya sering bocor saat hujan turun lebat. “Saya belum punya cukup uang untuk renovasi sendiri,” ujar Nunung.
Pemerintah menetapkan beberapa syarat utama bagi para calon penerima. Calon penerima harus berasal dari kelompok warga berpenghasilan rendah. Mereka wajib memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Mereka juga belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya.
