SERAYUNEWS – Usai viral peringatan darurat dengan lambang Garuda biru, kini media sosial diramaikan dengan peringatan darurat bendera Garuda hitam. Apa penyebabnya?
Munculnya peringatan darurat dengan Garuda hitam ini menyoroti berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Hal tersebut menyiratkan urgensi yang lebih tinggi dibandingkan gerakan sebelumnya.
Bahkan, banyak yang menyentil kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lantaran bertepatan dengan 100 hari pertama masa pemerintahan mereka.
Lantas, apa saja kebijakan yang dianggap bermasalah hingga menjadi penyebab utama viralnya bendera peringatan darurat ini? Yuk, simak artikel ini sampai akhir.
Fenomena peringatan darurat dengan latar hitam tidak muncul begitu saja. Hal ini merupakan kulminasi dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang telah terjadi sejak lama.
Lebih lanjut, peringatan darurat dengan lambang Garuda hitam ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat.
Oleh karena itu, Garuda hitam di media sosial kini banyak dipakai sebagai bentuk protes, khususnya terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
Masyarakat merasa bahwa situasi saat ini sudah memasuki tahap darurat, di mana kesejahteraan rakyat terancam oleh kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat dan lebih menguntungkan pihak tertentu.
1. Wacana Pemotongan Anggaran
Salah satu alasan utama mengapa peringatan darurat ini kembali viral adalah isu pemotongan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
Sektor pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, justru tidak mendapatkan anggaran yang memadai.
Sebaliknya, sektor-sektor lain yang dinilai kurang penting mendapat prioritas. Banyak masyarakat merasa khawatir bahwa kebijakan ini akan merugikan mereka, terutama dalam jangka panjang.
Peringatan darurat ini pun seolah menjadi respons terhadap kebijakan yang tidak populis dan berdampak buruk bagi rakyat banyak.
2. Program Makan Bergizi Gratis yang Dipertanyakan
Salah satu kebijakan pemerintahan saat ini adalah program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Meskipun tujuannya mulia, program ini dianggap bermasalah dalam pelaksanaannya.
Banyak yang berpendapat bahwa program ini terasa “dipaksakan” dengan anggaran yang terbatas, dan lebih parahnya, makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan.
3. Masalah Transportasi dan Penggunaan Fasilitas Negara
Isu lain yang turut memperburuk citra pemerintah adalah kebijakan transportasi yang dianggap tidak realistis. Masyarakat merasakan dampak buruk dari kemacetan dan sulitnya akses transportasi umum.
Sementara itu, banyak tokoh publik menggunakan kendaraan dari fasilitas negara secara arogan di jalanan.
Ironisnya, anggaran untuk sektor transportasi dan infrastruktur justru dipotong. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan memicu ketidakpuasan yang meluas.
4. Ancaman Tunjangan Kinerja untuk Dosen dan ASN
Kebijakan yang mengancam tunjangan kinerja untuk dosen, guru, dan ASN dengan dalih efisiensi anggaran juga menjadi salah satu pemicu viralnya bendera peringatan darurat ini.
Sebagai penggerak utama dalam sektor pendidikan dan pemerintahan, tunjangan kinerja sangat penting bagi motivasi para pegawai negeri.
Ketika kebijakan ini diumumkan, banyak pihak yang merasa khawatir akan adanya penurunan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
5. Isu Lingkungan dan Perjanjian Paris
Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim juga memicu protes.
Mengingat kondisi bumi yang semakin parah akibat perubahan iklim, wacana ini dianggap tidak sensitif terhadap masalah lingkungan global yang sedang dihadapi.
Pemangkasan komitmen terhadap perjanjian lingkungan hidup ini membuat masyarakat resah, terutama mereka yang peduli terhadap keberlanjutan bumi.
6. Kampus dan Koperasi Diminta Kelola Tambang, BBM dan LPG Makin Mahal
Kebijakan yang mengharuskan kampus, koperasi, dan organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan tambang juga mendapatkan banyak kritik.
Sementara itu, kelangkaan BBM, bensin swasta, dan LPG yang semakin mahal semakin menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terbebani dengan berbagai masalah ekonomi.
Demikian penyebab bendera Peringatan Darurat kembali viral di media sosial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.***
