Sabtu, 13 Agustus 2022

DPMPTSP Banyumas Gencar Sosialisasi LKPM

DPMPTSP Kabupaten Banyumas saat menggelar sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha. ( Foto : Hermiana E.Effendi)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas saat ini tengah gencar menyosialisasikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini penting sebagai dasar untuk laporan pergerakan atau pertumbuhan investasi di Banyumas.


Purwokerto, serayunews.com

Kabid Pengendalian Data dan informasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Diah Rapitasari mengatakan, semua unit usaha wajib membuat LKPM. Kewajiban itu termasuk bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, unit usaha yang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) otomatis teregistrasi. Sehingga harus ada laporan perkembangan usaha  dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga  Idap Leukimia, Bocah Miskin di Cilongok Banyumas Ini Sangat Membutuhkan Bantuan Biaya

“UMKM juga memiliki NIB, sehingga banyak UMKM yang juga masuk dalam target realisasi. Karena itu juga wajib untuk membuat LKPM. Jika tidak maka akan menjadi pertanyaan, di mana Banyumas banyak mengeluarkan NIB, tetapi tidak ada pergerakan. Akan menjadi pertanyaan apakah ini investasi bodong dan sebagainya,” jelasnya.

Lebih lanjut Diah memaparkan, sekecil apapun pengeluaran atau rencana pengeluaran untuk tercantum dalam LKPM. Misalnya pembelian alat memasak seperti wajan, panci dan lainnya, tetap masuk dalam LKPM. Diah juga menegaskan, para pelaku usaha untuk tidak khawatir mengisi LKPM, sebab hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak.

Baca juga  Pengadilan Agama Purwokerto Kabulkan Tiga Pengajuan Poligami, Ternyata Syaratnya Cukup Rumit

“LKPM ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Ini hanya upaya untuk memotret keberadaan para pelaku usaha dan LKPM ini merupakan sarana komunikasi pemerintah pusat dengan daerah terkait perkembangan investasi,” terangnya.

Dalam sosialisasi kepada pengurus Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas), Diah menyampaikan bahwa dasar hukum kewajiban penyampaian LKPM yaitu UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Lalu, Peraturan Pemerintah nomor  5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian Peraturan BKPM nomor 5 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Baca juga  Menghilang 3 Hari, Nenek 72 Tahun di Cilongok Banyumas Ini Ditemukan Meninggal Tercebur di Sumur
Kendala Internet

Salah satu pelaku UMKM, Cici dari Kecamatan Pekuncen mengatakan, ia baru mengetahui terkait kewajiban mengisi LKPM dari sosialisasi dari DPMPTSP Banyumas. Menurutnya, untuk pengisian data secara online sebenarnya tidak ada kendala. Sebab, selaku pengusaha keripik paru, ia juga terbiasa berjualan melalui online.

“Tidak sulit untuk mengisi LKPM, karena sudah ada drafnya, jadi kita tinggal mengisi saja. Hanya saja kalau untuk daerah pinggiran seperti Pekuncen ini, yang menjadi kendala adalah jaringan internet yang seringkali tidak stabil,” tuturnya.

Berita Terkait

Berita Terkini