Advertisement
Advertisement
SERAYUNEWS– Sebanyak 769 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Cilacap terjun untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Cilacap. Apel pergeseran pasukan (Serpas) ke TPS berlangsung di Alun-alun Cilacap, Selasa (13/2/2024).
Dalam Apel Serpas Operasi Mantap Brata Candi 2024 dipimpim Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri. Ikut mendampingi di acara tersebut adalah Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono dan Dandim 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Yuliazi.
Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampainan kepada seluruh anggota Polri, TNI dan aparat pengamanan lainya untuk netral. Artinya, tidak memihak kepada salah satu calon dan tidak memberikan dukungan apapun dalam konteks ucapan dan tindakan kepada para calon peserta pemilu. Bahkan ada sanksi tegas untuk anggota TNI-Polri dan aparat Pemerintah yang melanggar aturan tersebut.
“Kita semua berharap dalam tahapan inti yaitu tahap pungut dan hitung pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Cilacap khususnya dapat berjalan aman dan lancar. Tanpa suatu permasalahan apapun,” ujarnya.
Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono menyampaikan, dari 1.312 personel yang bertugas, ada sebanyak 646 personel akan turun langsung ke TPS. Kemudian, ada 123 personel melaksanakan tugas sebagai Power on Hand dan tugas harkamtibmas lainnya.
“Ada 5.964 TPS, hampir 6 ribu. TPS rawan ada 128 TPS karena lokasinya jauh serta kondisi geografis. Kita pastikan besok masyarakat bisa datang ke TPS untuk menyalurkan suara. Sedangkan untuk TPS khusus kita berkoordinasi dengan pihak Lapas untuk pengamanannya,” ujarnya.
Untuk pengamanan ini, Polresta Cilacap juga mendapatkan bantuan personel dari Polda Jateng. Pergeseran pasukan usai apel, dan personel akan bertugas di tiap TPS hingga 15 Februari 2024 atau setelah rekapitulasi hasil pemungutan suara.
Pemungutan suara akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Dalam pemungutan suara, para pemilih bisa menggunakan haknya untuk pilpres, pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI.
