SERAYUNEWS – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Jawa Tengah sebagai percontohan nasional. Prestasi ini muncul berkat keberhasilan pemerintah daerah membangun Ekosistem Halal Jateng secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat proaktif memasukkan wisata ramah muslim dalam rencana strategis.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, sangat mengapresiasi gerak cepat ini. Ia menyebut standar Ekosistem Halal Jateng patut menjadi panduan daerah lain. Langkah ini sangat mendukung program wajib halal skala nasional.
“Jawa Tengah menunjukkan kepedulian tinggi terhadap Rumah Potong Hewan (RPH),” ucap Haikal. Pemerintah daerah juga ketat mengawasi UMKM dan serius mengembangkan desa wisata.
Pernyataan ini berlangsung saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Acara berlangsung di kantor BPJPH Jakarta pada Rabu (29/4/2026).
Haikal juga menyoroti pengawasan Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Hebatnya, sebanyak 4.211 unit SPPG telah mengantongi sertifikat halal resmi.
Pemerintah daerah sukses melampaui standar higienitas biasa. Mereka langsung menerapkan aturan sertifikasi halal sesuai instruksi Presiden. Sebagai bentuk sinergi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hibah lahan.
Tanah dan bangunan ini akan berfungsi sebagai kantor perwakilan BPJPH. Fasilitas tersebut akan mendekatkan layanan halal bagi para pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Taj Yasin Maimoen menyatakan komitmen kuatnya. Ia mengawal langsung penerapan Ekosistem Halal Jateng tersebut secara konsisten. Langkah konkret ini sejalan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027.
Jawa Tengah menjadikan pariwisata ramah muslim sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Yasin ingin pelaku usaha makin sadar tentang pentingnya standar halal. Pemerintah daerah terus menguatkan regulasi dan mendampingi para pelaku usaha.
Mereka juga mengawasi peredaran produk secara ketat. Tantangan utama saat ini berkaitan dengan upaya mempercepat sertifikasi bagi sektor UMKM. Gus Yasin memahami bahwa anggaran daerah memiliki sejumlah keterbatasan.
Oleh karena itu, Pemprov menggagas program kolaborasi kreatif bernama Orang Tua Asuh. Mereka menggandeng perusahaan besar untuk membiayai proses sertifikasi UMKM binaan.
“Kami akan terus merangkul perusahaan besar untuk membantu UMKM lokal,” tutup Yasin.
