Purbalingga, serayunews.com
“Saya mengusulkan agar jajaran legislatif perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan APBD tahun 2023. Pihaknya berharap agar penetapan APBD tahun 2023 segera bisa dilakukan setelah dilakukan komunikasi antar anggota dewan termasuk dengan eksekutif. Tidak perlu ada penundaan, karena dampaknya juga bisa kepada anggota dewan juga,” kata Wakil Ketua DPRD Purbalingga tersebut kepada serayunews.com, Selasa (21/11/2022).
Menurut Tenny, yang tidak transparan bukan di eksekutif, tapi di legislatif. Jadi di internal dewan memang belum transparan dalam pembahasan anggaran.
”Jadi saya tidak sepakat jika ada yang menyampaikan eksekutif tidak transparan dalam pembahasan RAPBD tahun 2023,” ungkapnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Adi Yuwono menyampaikan bahwa RAPBD memang telah diserahkan pada September lalu. Namun setelah dipelajari, masih ada beberapa yang perlu dibahas bersama.
“Ada beberapa anggaran yang seperti disembunyikan, kurang transparan. Pada hal-hal kebijakan tertentu pimpinan dan Bupati perlu melakukan rapat konsultasi. Dan ini tidak dilaksanakan. Padahal pembangunan tidak bisa sendirian, ada eksekutif dan legislatif. Kalau transparan, terbuka, mekanisme dijalankan. Nah kebersamaan ini perlu terjaga, terbangun, maka outputnya ke masyarakat jelas,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan pihaknya sudah menyerahkan nota keuangan RAPBD tahun 2023 untuk dibahas bersama dengan DPRD. Saat ini pembahasan di tingkat komisi dan OPD terkait telah dilaksanakan.
“Dilanjutkan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar). Soal jadwal penetapan kami menunggu, karena agendanya ada di rapat paripurna DPRD,” tuturnya.
