PURBALINGGA, SERAYUNEWS–Bupati Fahmi Muhammad Hanif melantik 213 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Acara dilaksanakan di Pendopo Dipokusumo, Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan itu Bupati Fahmi mengatakan setiap pejabat yang mendapat amanah harus memastikan tugas dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung kemajuan daerah. “Dengan dilengkapinya struktur ini, saya ingin ada dampak yang nyata bagi masyarakat. Apa yang dikerjakan harus memberikan manfaat, mendukung pembangunan, dan membuat pelayanan publik semakin mudah,” katanya.
Menurut dia, keberadaan pejabat pada setiap perangkat daerah harus membawa perbaikan, baik dengan mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan baik maupun memperbaiki pelayanan dan pekerjaan yang masih belum optimal. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam pembangunan Purbalingga sehingga kinerjanya harus bermuara pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Fahmi secara khusus menyoroti pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga. Ia meminta pelayanan administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik, kecamatan, kelurahan, kesehatan, pendidikan, serta layanan lainnya terus dipermudah dan tidak membuat masyarakat menghadapi birokrasi yang berbelit.
“Harus dipermudah. Harus mampu mensupport dengan sebaik mungkin, bukan lempar tanggung jawab, lempar tugas, menyulitkan, membuat ribet, atau mempersulit,” ujarnya.
Selain pelayanan, ia meminta setiap program pemerintah memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Menurut Bupati Fahmi, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari apa yang dihasilkan dan manfaat yang muncul setelah anggaran tersebut digunakan.
“Penyerapan anggaran buat saya itu bukan sesuatu yang hebat. Tapi penyerapan anggarannya untuk apa? Kalau untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang punya dampak kepada masyarakat, maka itu kinerja yang bagus,” katanya.
Karena itu, Bupati Fahmi meminta penyusunan program maupun inovasi dimulai dari kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Program dengan manfaat yang jelas bagi masyarakat akan mendapat dukungan, sementara penggunaan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan skala prioritas.
Untuk memastikan target tersebut berjalan, Bupati Fahmi akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap jajaran eselon II, III, dan IV. Evaluasi mencakup kinerja dan hasil pekerjaan, serta integritas, kemampuan, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa, negara, daerah, dan masyarakat.
“Kalau memberikan kinerjanya dengan baik, optimal, memberikan output yang bagus, maka juga akan menjadi penilaian kita untuk diberikan tugas yang lebih penting, lebih krusial lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Fahmi juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Warga yang menemukan pelayanan yang tidak semestinya, pelanggaran aturan, penyelewengan, atau penyalahgunaan kewenangan dapat menyampaikan laporan kepada Inspektorat, BKPSDM, maupun melalui kanal Lapor Mas Bupati.
Dengan penguatan struktur pemerintahan tersebut, Bupati Fahmi berharap para pejabat mampu memastikan keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan melalui pelayanan yang lebih mudah, program yang tepat sasaran, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Purbalingga.
