SERAYUNEWS – Pasca kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menegaskan akan melakukan pembenahan besar di tubuh birokrasi. Salah satu langkah yang disiapkan yakni evaluasi menyeluruh yang berpotensi berujung pada rotasi besar-besaran aparatur sipil negara (ASN).
Ammy menyebut, momentum Hari Jadi ke-170 Kabupaten Cilacap menjadi titik penting untuk melakukan perbaikan internal, terutama dalam hal tata kelola birokrasi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kinerja pemerintahan agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
“Yang pertama tentu perbaikan birokrasi. Ke depan kita akan melakukan banyak evaluasi secara internal, sekaligus mengoptimalkan kembali kinerja birokrasi untuk masyarakat Cilacap,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah di tengah situasi yang tengah dihadapi. Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi kunci agar proses pembenahan bisa berjalan maksimal.
“Kami mohon masyarakat tetap menjaga kondusivitas. Berikan kami waktu untuk membuktikan komitmen dalam membangun Cilacap ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Ammy mengungkapkan, evaluasi yang akan dilakukan tidak hanya menyasar pejabat struktural, tetapi juga seluruh ASN hingga level paling bawah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut, setiap dinas akan dievaluasi secara rinci. Penilaian tidak hanya berdasarkan posisi, tetapi juga kinerja individu yang diukur melalui target-target kerja yang akan ditetapkan.
“Kita akan evaluasi per dinas secara mendetail. Tidak hanya atasannya, tapi seluruh aparatur sampai level paling bawah. Semua akan dinilai kinerjanya,” jelasnya.
Menurutnya, penentuan target kerja menjadi penting agar setiap ASN memiliki ukuran yang jelas dalam bekerja. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penempatan jabatan.
“Target-target kerja akan kita tentukan, itu harus dicapai dan dipenuhi. Itu juga akan menjadi penilaian yang bisa mempengaruhi rotasi jabatan atau penempatan ASN sesuai keahlian masing-masing,” tegas Ammy.
Ammy juga memastikan bahwa kasus OTT yang terjadi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bekerja serta kepatuhan terhadap aturan.
“Ini bukan hanya evaluasi, tapi juga pembelajaran. Ke depan kita harus lebih hati-hati, lebih teliti, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memilih untuk tidak banyak berjanji di awal. Ammy ingin menunjukkan hasil nyata dalam waktu dekat sebagai bukti keseriusan dalam melakukan pembenahan.
“Daripada banyak bicara, lebih baik kita buktikan. Mungkin satu sampai dua bulan ke depan sudah mulai terlihat hasilnya,” katanya.
Di tengah upaya evaluasi birokrasi, Ammy memastikan program pembangunan yang telah direncanakan bersama DPRD tetap berjalan, khususnya untuk tahun anggaran 2026.
Fokus utama tetap pada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Namun, ia menegaskan akan melakukan peninjauan terhadap penggunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Program yang sudah disepakati tetap berjalan, terutama infrastruktur. UMKM dan kegiatan seni budaya juga tetap kita lanjutkan. Tapi untuk penggunaan anggaran yang berpotensi jadi temuan, itu akan kita evaluasi,” pungkasnya.
