Purbalingga, serayunews.com
Nilai inflasi itu terungkap saat Pemkab Purbalingga menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, kepala OPD terkait dan stakeholder, di gedung OR Graha Adiguna, Kamis (13/10/2022).
Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Rony Hartawan menyebutkan, secara historis 2020 – 2021 ada beberapa komoditas yang sering jadi penyumbang inflasi pada bulan Oktober – Desember yang harus diwaspadai di 2022 ini. Di antaranya cabai, bawang, telur, daging ayam ras, bensin, tarif angkutan, dan beras.
“Cabai dan bawang, perkiraannya meningkat karena curah hujan tinggi dan musim panen berakhir. Telur dan daging ayam ras bisa meningkat, karena jelang momen Natal dan Tahun Baru. Beras bisa karena musim tanam, kenaikan pupuk, BBM, dan HPP gabah,” katanya.
Pertemuan ini, bertujuan memonitor perkembangan inflasi dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi khususnya menyikapi dampak penyesuaian harga BBM.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Purbalingga, Johan Arifin menyampaikan, perkembangan harga komoditas terjadi di Pasar Segamas, Bobotsari dan Bukateja pasca penyesuaian harga BBM.
“Komoditas yang mengalami kenaikan 3 minggu terakhir, yakni berbagai jenis cabai, kacang tanah, dan kacang hijau. Harga beras relatif stabil, harga minyak curah agak ada kenaikan dari Rp 11.700 sekarang Rp 12.150,” katanya.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, meminta Kabupaten Purbalingga harus punya data inflasi sendiri. Sehingga, tidak lagi mengacu data Banyumas maupun Cilacap. Sebab kedua kabupaten tersebut, memiliki wilayah yang lebih luas dan penduduk lebih banyak daripada Purbalingga.
“Jadi kalau dibandingkan, tidak apple to apple,” ujarnya.
Ia meminta agar Bappelitbangda, bisa kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga untuk menghitung inflasi Purbalingga. Dengan data inflasi diketahui, maka bisa ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk mengendalikan.
Terkait komoditas pasar yang naik akhir-akhir ini terutama cabai, bupati meminta agar TPID ada intervensi lebih. Menurutnya, bantuan bibit cabai yang diberikan Dinpertan kepada masyarakat selama ini belum cukup mengatasi inflasi.
“Ini harus disengkuyung oleh teman-teman yang ada di desa, kebetulan penggunaan Dana Desa (DD) sudah jelas 20% untuk ketahanan pangan. Dana Desa pun bisa untuk pengendalian inflasi, jangan sampai penggunaannya tidak jelas,” kata Tiwi.
Oleh karenanya, dana ketahanan pangan tersebut bisa disinergikan dengan program kabupaten Macan Manis (Mama Cantik Menanam Cengis/cabai rawit), untuk memberdayakan masyarakat menanam cabai di pekarangan rumah.
“Nanti ibu Ketua TP PKK, bisa menginstruksikan dari PKK Kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi suatu gerakan menanam cabai di pekarangan dengan dukungan anggaran DD. Ini bisa jadi suatu intervensi,” katanya.
