SERAYUNEWS — Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat transformasi ekonomi lokal melalui digitalisasi pasar dan perluasan akses keuangan masyarakat.
Langkah ini ditegaskan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, saat membuka Rapat Pleno Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, Kamis (16/4/2026).
Didampingi Kepala Bank Indonesia Purwokerto Christoveny dan Kepala OJK Purwokerto Dinavia Tri, Sadewo menegaskan bahwa akses keuangan menjadi pilar strategis dalam memperkuat ekonomi daerah di era digital.
“Transformasi pasar melalui sistem pembayaran non tunai dan digitalisasi menjadi langkah penting. Pasar Manis, Pasar Karanglewas, Pasar Cilongok, dan Pasar Sokaraja menjadi prioritas dalam pengembangan ini,” kata Sadewo.
Sadewo menilai perubahan pola transaksi masyarakat menuntut pasar tradisional untuk beradaptasi. Digitalisasi melalui sistem pembayaran non-tunai, seperti QRIS, dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses keuangan pedagang.
Menurutnya, TPAKD dibentuk dengan tiga tujuan utama, yakni mendorong inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Transformasi pasar melalui sistem pembayaran non tunai dan digitalisasi menjadi langkah penting. Pasar Manis dan Pasar Karanglewas, Pasar Cilongok dan Pasar Sokaraja menjadi prioritas dalam pengembangan ini,” jelasnya.
Sepanjang 2025, Banyumas mencatat sejumlah capaian signifikan dalam program inklusi keuangan. Salah satunya melalui program One Student One Account (Simpanan Pelajar) yang melampaui target, dari 1.000 menjadi 1.750 rekening.
Selain itu, program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) terus diperluas melalui pendampingan literasi dan akses keuangan di tingkat desa.
Implementasi digitalisasi pasar juga mulai berjalan, salah satunya melalui penggunaan QRIS di Pasar Cilongok.
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program TPAKD ke depan.
“Semangat dari program baru ini adalah kolaborasi. Program kerja dari berbagai objek dapat diintegrasikan dalam agenda TPAKD, baik berupa optimalisasi produk layanan maupun pendampingan, sehingga pelaporan dalam sistem informasi menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan kebijakan daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
Dinavia mengungkapkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 80,51 persen, dengan literasi keuangan yang masih berada di angka 66,46 persen.
“Peluncuran ini merupakan langkah strategis lanjutan untuk memastikan seluruh kebijakan akses keuangan di daerah selaras dengan visi pembangunan pemerintah pusat,” kata Dina.
Sadewo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha.
Dengan penguatan digitalisasi pasar dan inklusi keuangan, Banyumas diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
