SERAYUNEWS – Lonjakan harga solar industri yang menembus hampir Rp30 ribu per liter membuat ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut.
Kondisi tersebut mendorong para nelayan mengadu kepada Ahmad Luthfi dan meminta skema khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, pelaku usaha perikanan, dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan kapal nelayan berukuran di atas 30 GT saat ini wajib menggunakan BBM nonsubsidi sehingga paling terdampak lonjakan harga solar industri.
“Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT dan menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, harga solar industri yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter kini melonjak menjadi Rp25 ribu sampai hampir Rp30 ribu per liter.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Ahmad Luthfi, akan mengawal aspirasi nelayan tersebut ke pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan relaksasi harga BBM nonsubsidi agar aktivitas melaut tetap berjalan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat dan kita kawal ke kementerian terkait supaya nelayan tetap bisa melaut,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi kawasan pesisir hingga harga ikan di pasaran.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekonomi kawasan pelabuhan ikut terganggu,” katanya.
Selain mengawal aspirasi ke pemerintah pusat, Ahmad Luthfi juga berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana guna mencari solusi bersama.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Persoalan utama ini harus segera ditangani,” katanya.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengapresiasi langkah gubernur yang bersedia memfasilitasi aspirasi nelayan.
Menurutnya, lonjakan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana memilih berhenti beroperasi karena biaya operasional yang terus membengkak.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga industri,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT agar aktivitas penangkapan ikan kembali normal.
Berdasarkan data dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi. Sementara kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Kenaikan harga BBM sendiri dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada melonjaknya harga energi global.
Akibat kondisi tersebut, keuntungan usaha penangkapan ikan turun drastis. Analisis yang dipaparkan dalam audiensi menunjukkan kapal purse seine di WPP NRI 718 dengan durasi melaut delapan bulan mengalami penurunan keuntungan bersih dari Rp1,27 miliar menjadi hanya Rp66 juta atau turun lebih dari 94 persen.
Sementara kapal purse seine di WPP NRI 712 dan 713 dengan durasi melaut empat bulan mengalami penurunan keuntungan dari Rp900 juta menjadi Rp470 juta atau turun hampir 48 persen.
