SERAYUNEWS– Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dianggap perlu untuk menyikapi adanya penurunan dana transfer pusat ke Jateng sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026.
Hal tersebut diungkapkan Sumanto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Tahun 2027 di Surakarta, Selasa, 7 April 2027. Sumanto menjelaskan ada kontraksi dana transfer sebagai implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Aturan ini telah memicu penurunan dana transfer pusat ke Jawa Tengah sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini memaksa kita untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Sumanto juga meminta Pemprov menyikapi dinamika sektor otomotif. Terutama terkait tren penurunan penjualan kendaraan bermotor serta pergeseran ke kendaraan listrik yang memiliki basis pajak lebih rendah.
“Kondisi ini secara langsung menekan penerimaan PKB dan BBNKB. Pada tahun 2025 saja, pajak daerah Jateng terkontraksi sekitar 19,5 persen,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sumanto juga mendorong agar evaluasi target pendapatan tahun 2027 dilakukan secara realistis namun tetap optimis. Sumanto berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak hanya sekadar menyodorkan angka. Namun juga strategi konkret terkait intensifikasi tunggakan pajak.
“Bagaimana mengurai tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang nominalnya masih sangat besar agar tidak menjadi piutang macet yang persisten,” katanya.
Lebih lanjut Sumanto mengapresiasi kinerja retribusi daerah yang mencapai 123,05 persen pada tahun 2025. Tren positif tersebut harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan baik BLUD dan objek jasa usaha lainnya.
“Kontribusi dividen harus tetap dijaga keseimbangannya antara setoran PAD dan kebutuhan penyertaan modal untuk penguatan usaha,” ungkapnya.
Sumanto berharap Rakor Pendapatan 2027 tersebut menghasilkan kesepakatan target yang yang reliabel.
“Kita harus memastikan keberlanjutan fiskal agar program prioritas pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur tetap berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat Jawa Tengah,” katanya.
Rakor tersebut, lanjutnya, menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2027. Sumanto mengatakan, tahun 2027 adalah momentum krusial, yakni tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sumanto mengatakan, tren positif seperti pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 5,37 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39 persen menjadi modal awal yang kuat bagi pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah daerah.
Rakor Pendapatan 2027 tersebut dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wagub Taj Yasin, para Wakil Ketua DPRD Jateng, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, serta Kepala OPD, BLUD, dan BUMD terkait.
