SERAYUNEWS – Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan komitmennya menjaga proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) berjalan bersih, transparan, dan tanpa praktik transaksional. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya isu negatif mengenai dugaan jual beli jabatan dalam proses bidding delapan jabatan yang baru saja dilantik Bupati Cilacap.
Bupati Syamsul secara tegas membantah isu tersebut, bahwa tidak ada celah bagi kepentingan pribadi maupun permainan uang dalam proses tersebut.
“Ini sekali lagi tidak ada jual-beli jabatan, satu rupiah pun, lewat siapapun dalam proses bidding delapan ini yang sudah diumumkan. Saya menjamin itu,” tegasnya, usai melantik delapan Pejabat di Ruang Prasanda, Jumat (28/11/2025).
Beberapa rumor bahkan menyebut adanya “kantong kresek” dalam proses pengisian jabatan, yang mengarah pada praktik setoran di balik meja. Syamsul menyayangkan munculnya fitnah tersebut dan meminta agar publik memperoleh klarifikasi langsung dari dirinya, bukan mempercayai kabar yang beredar liar.
“Ya sekali lagi umpamanya difitnah, namanya disampaikan, mbok ada yang tanya ke saya tak sampaikan. Tidak ada satu rupiah pun lewat siapapun,” ujar Bupati menegaskan kembali.
Syamsul juga menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga integritas birokrasi tidak hanya dipegang olehnya secara pribadi, tetapi menjadi kesepahaman yang kokoh bersama Wakil Bupati.
“Saya komitmen dengan Mbak Wabup, lima tahun ke depan tidak ada jual-beli jabatan dan kita berupaya memperbaiki sistem yang mungkin dinilai kurang baik akan kita perbaiki,” tambahnya.
Bupati menjelaskan proses bidding dilakukan mengikuti ketentuan, termasuk pengisian jabatan yang segera kosong seperti Kepala Bappeda yang berakhir pada 1 Januari 2026. Pengisian ini dilakukan agar efisiensi anggaran tetap terjaga.
Selain pemenuhan regulasi, Syamsul menekankan para pejabat yang baru dilantik harus menjadi motor percepatan program nasional di daerah.
“OPD-OPD ini harus aktif, menjemput anggaran tersebut. Jangan hanya bersurat menggugurkan kewajiban, tapi harus benar-benar dikawal,” pesannya.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini banyak mendistribusikan anggaran melalui kementerian. Karena itu, kerja proaktif menjadi kunci memperkuat pembangunan di daerah sekaligus meningkatkan PAD Cilacap.
Syamsul juga membeberkan mekanisme lanjutan terhadap sejumlah posisi yang masih kosong. Pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilakukan bertahap sesuai prosedur.
“Targetnya minggu pertama atau maksimal minggu kedua Desember sudah selesai,” jelasnya.
Adapun daftar pejabat yang dilantik pada Jumat (28/11/2025) adalah:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Sapta Giri Putra, S.E., M.M
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB : Hasanuddin, S.STP., M.M
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan & Perindustrian : Farid Rijanto, S.KM., M.Si
4. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika : Buddy Haryanto, S.Sos., M.M
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga : Budi Narimo, S.Sos., M.Si
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Heru Kurniawan, S.STP., M.M
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM : Drs. Oktrivianto Subekti, M.Si
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : Drs. Rochman, M.Si.
Dengan sikap tegas dan langkah cepat, Pemkab Cilacap ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai prinsip meritokrasi: kompeten, bersih, dan profesional. Bupati berharap publik turut mengawasi dan tidak larut dalam isu yang tidak berdasar.
