Purwokerto, serayunews.com
Kepala Pengelola Trans Banyumas, Ipung Marsikun mengatakan, pihaknya mendapat kunjungan dari rombongan DPRD Purbalingga yang terdiri Komisi 2 dan 4. Ketertarikan DPRD Purbalingga ini, karena keberadaan bus Trans Banyumas mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, serta menumbuhkan budaya untuk menggunakan angkutan umum.
“Kunjungan dari DPRD Purbalingga kemarin hari Rabu (15/3/2023). Kita jelaskan secara detail sejak awal mendapatkan program bus Trans Banyumas ini, sampai dengan pengelolaannya,” kata Ipung, Jumat (17/3/2023).
Lebih lanjut Ipung menjelaskan, setelah Banyumas mendapatkan program bus Trans Banyumas bersama 9 kabupaten/kota lainnya, untuk pengelolaanya dengan lelang terbuka. Tidak mudah untuk memulainya, mengingat butuh dana yang cukup besar. Karenanya, kemudian pengusaha-pengusaha lokal di Banyumas bergabung dan membentuk konsorsium yang menjadi cikal bakal operator bus Trans Banyumas ini.
Setelah membentuk PT dan mengikuti lelang terbuka dan menang, masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai pengadaan peralatan internet, infrastruktur koridor, tempat cucian bus, alat-alat bengkel, dan lain-lain yang menjadi penunjang operasional bus Trans Banyumas.
Baca juga: [insert page=’banyumas-segera-terapkan-e-parkir’ display=’link’ inline]
Hingga saat ini Banyumas memiliki 52 armada bus Trans Banyumas yang merupakan program BTS. Keberadaan bus Trans Banyumas dengan tiga koridor membuat koneksivitas antar wilayah perkotaan dan pinggiran terbangun. Sehingga perputaran ekonomi juga terpacu. Tak hanya itu, budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan umum juga mulai terbangun. Kenyamanan dan keamanan bus Trans Banyumas membuat penumpangnya terus bertambah dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan, Taryono ST. MPA mengatakan, sejak beroperasi, load factor bus Trans Banyumas terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga bus yang semula gratis dan sekarang sudah berbayar pun, load factor masih tinggi dan tertinggi secara nasional.
Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada wacana untuk penambahan jumlah armada. Sebab dari Kemenhub sudah mengirimkan pemberitahuan ke Banyumas untuk mempersiapkan hand over atau pengalihan wewenang terkait bus Trans Banyumas. Sedangkan selama ini, untuk menunjang operasional bus dari pusat menganggarkan hingga Rp38 miliar.
“Setelah bus Trans Banyumas berbayar, tarifnya adalah tarif subsidi yang sangat murah. Sehingga belum bisa menutup operasional. Dalam satu tahun kisaran pendapatan bus Trans Banyumas dengan load factor yang tingga, hanya sekitar Rp3-4 miliar. Jadi masih sangat jauh dari biaya operasionalnya,” jelas Taryono.
