SERAYUNEWS— Ada perbedaan antara Jokowi dan Prabowo. Dalam proses pergantian pemerintahan, Prabowo tidak membentuk secara khusus tim transisi.
Ini berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.
Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang berisi internal Partai Gerindra. Tim ini sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 terkini bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 24 Juni.
Proses transisi ini yang dikhawatirkan Jokowi terjadi turbulensi politik. Jokowi memberi perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintah.
Kepala negara meminta stabilitas politik terus dijaga supaya tidak berdampak pada daya saing RI di tingkat global.
“Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik,” kata Jokowi pada sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.
Jokowi mengatakan transisi pemerintahan Indonesia dipantau dunia internasional sehingga perlu kehati-hatian.
“Sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita, yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menyebutkan, stabilitas politik yang tidak menentu dapat menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari negara-negara lain di dunia, yang saat ini berada di posisi ke-27 menurut Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2024.
Jokowi memberi contoh penurunan daya saing negara Jepang dan Malaysia.
“Artinya apa? Stabilitas politik itu penting, artinya stabilitas mata uang itu penting, artinya peningkatan produktivitas itu penting. Dan yang dinilai dari kita (sehingga naik peringkat), kenaikan utama daya saing Indonesia, karena pemerintahan karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita,” kata Jokowi.***(O Gozali).
