Purwokerto, serayunews.com
“Asyik saat mencoba, kita kembangkan ke depannya. Dibuka untuk umum sebetulnya harus ada pengecekan keamanannya dulu. Kalau beberapa waktu ini hanya untuk masyarakat sekitar, kalau masyarakat umum memang harus ada safety, seperti life jacket, safety guard, pengecekan perahu rutin dan lainnya. Jadi nanti safety guard itu memantau di setiap titik-titik kalau sampai ada terjadi sesuatu bisa segera menolong,” ujar Bupati, Selasa (10/5).
Terkait pengembangan, menurut Bupati, rencana ke depannya bakal ada kapal makan malam seperti di Bangkok. Kemudian tahun depan juga bakal ada banana boat yang disiapkan.
“Jadi nanti kalau sudah ada cerukan sungai. Kalau banjir besar itu dari kapal dan sebagainya kan harus diamankan ke cerukan. Dalam setahun paling mereka beroperasi enam bulan, karena ketika banjir besar tidak (tidak diperbolehkan beroperasi, red),” katanya.
Sementara itu menurut Kades Tambaknegara, Sulam, saat ini ada tiga perahu yang beroperasi di halte tersebut. Dua perahu untuk komersial dan satu untuk pengawas. Anggaran perahu tersebut berasal dari desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerjasama dengan karang taruna setempat.
“Satu perahu yang gede itu sampai Rp 50 juta, yang kecil itu Rp 20 juta. Kalau yang gede bisa sampai 25 orang, yang kecil paling maksimal 14 orang,” kata dia.
Ada sedikitnya 60 orang yang mengelola halte tersebut. Secara umum yang mengelola warga Dusun Kaliwangi, karena mereka yang sudah terbiasa hidup di sekitar hilir Sungai Serayu dan mengoperasikan kapal.
“Kita bukanya paling Sabtu-Minggu jam 8 pagi sampai 4 sore. Satu orang 10 ribu dari sini sampai ke perbatasan Papringan itu pulang pergi. Uangnya nanti masuk pengelola karang taruna yang ada MoU dengan BUMDes,” ujarnya.
Masih di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie mengatakan, untuk Dinhub tidak mengelola secara langsung baik dermaga maupun kapalnya. Namun, pihaknya hanya bertugas utnuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari segi keamanan baik operator maupun penumpang.
“Awak dan penumpang itu wajib menggunakan life jacket, jumlah penumpang maskimal 70 persen dari kapasitas yang ada, kondisi mesin juga harus dicek. Tugas kami begitu dari Dinas Perhubungan,” kata dia.
