SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus menggenjot upaya pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Pada tahun 2026, Pemkab menargetkan mampu menangani 700 ton sampah per hari melalui pembangunan 12 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru.
“Saat ini, kita baru mampu mengelola sekitar 493 ton per hari atau 70 persen dari total sampah warga,” kata Kepala DLH Banyumas, Widodo Sugiri, Kamis (12/6/2025).
Pembangunan TPST akan terfokuskan di kecamatan yang belum memiliki fasilitas pengolahan mandiri, seperti:
Wilayah-wilayah ini selama ini bergantung pada sistem angkut dari kecamatan lain, yang tidak efisien karena jarak jauh dan biaya tinggi.
Upaya Banyumas juga mendapat dukungan dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) melalui skema hibah:
PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) menerima 120.000 dolar AS untuk meningkatkan produksi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPST Kedungrandu II.
Greenprosa, mitra UNCDF, menerima 30.000 dolar AS untuk mendukung peningkatan kapasitas pengolahan di tingkat KSM.
Target RDF dari TPST Kedungrandu II dinaikkan dari 8 ton menjadi 56 ton per hari, yang akan menopang suplai bahan bakar alternatif untuk industri.
Meski sempat memproduksi hingga 70–80 ton RDF per hari, saat ini output RDF dari TPA BLE Banyumas menurun ke 30 ton akibat kerusakan alat.
“Kami sedang proses perbaikan dan penggantian mesin agar kapasitas RDF kembali optimal,” jelas Sugiri.
Kualitas RDF sangat menentukan harga jual:
RDF Banyumas saat ini di gunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Cilacap dan akan mulai dipasok ke Pabrik Semen Bima di Banyumas mulai September 2025.
Sugiri mengungkapkan bahwa Banyumas sudah hampir enam tahun tidak lagi menggunakan sistem TPA berbasis landfill.
“Belum sempurna, tapi pendekatan tanpa landfill ini terbukti bisa menekan volume sampah yang dibuang sembarangan,” ujarnya.
Banyumas kini menjadi salah satu kabupaten dengan pendekatan zero landfill paling progresif di Indonesia.
Keberhasilan ini bisa menjadi model untuk daerah lain yang menghadapi krisis pengelolaan sampah.