SURAKARTA, SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan.
Melalui model ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membekali pemuda dengan keterampilan, pendampingan, dan dukungan usaha agar mampu memperoleh penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).
Taj Yasin mengatakan pilot project tersebut dirancang untuk menguji pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.
Program menyasar warga berusia 16-30 tahun dari keluarga desil 1 hingga 4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.
Menurut Taj Yasin, pemuda menjadi kelompok strategis karena memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas pasar, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital.
Tahap awal program tersebut dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.
Pemerintah tidak akan langsung memberikan bantuan kepada kelompok penerima manfaat. Setiap kelompok terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki.
Setelah asesmen, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujar Taj Yasin.
Taj Yasin menilai pendekatan berbasis pemberdayaan penting agar bantuan pemerintah tidak berhenti setelah diterima masyarakat.
Bantuan diharapkan berkembang menjadi aktivitas produktif yang mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah di lokasi pilot project terus memantau dan mengawal bantuan yang telah diberikan. Dengan begitu, program tidak berhenti pada tahap penyaluran.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif model pemberdayaan yang dikembangkan Pemprov Jateng.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pemberian bantuan. Masyarakat harus dibekali kemampuan agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Ia berharap pilot project tersebut menjadi awal pendampingan jangka panjang dan dapat dikembangkan sebagai model pengentasan kemiskinan di daerah lain.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project.
Pada sektor ekonomi, pemerintah memberikan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta.
Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.
Pemberdayaan pemuda turut diperkuat melalui pelatihan keterampilan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta.
Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.
Intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi. Program juga mencakup jaminan sosial, pendidikan, serta perbaikan kondisi dasar keluarga penerima manfaat.
Jaminan sosial diberikan melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta dan BLT DBHCHT Rp436,8 juta. Sementara itu, bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB mencapai Rp73 juta.
Untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dan fasilitas dasar, pemerintah menyalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, bantuan jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.
Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Pilot project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda menjadi upaya Pemprov Jateng menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan.
Dengan asesmen, pelatihan, pendampingan, bantuan usaha, hingga dukungan sosial, program ini diharapkan mampu menciptakan pemuda yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, dan penghasilan.
Jika model tersebut berjalan efektif, pendekatan pemberdayaan pemuda ini berpeluang dikembangkan ke lebih banyak desa dan kelurahan di Jawa Tengah.
