SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai memperketat pengendalian harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026. Langkah itu dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Aston Inn Cilacap, Kamis (5/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis lintas sektor guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan kelancaran sistem pembayaran selama periode Ramadan hingga Lebaran.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Cilacap, Agus Firmanudin, mengatakan HLM merupakan bagian dari mandat pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja TPID sekaligus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di daerah.
“Kegiatan ini menjadi upaya memastikan Indeks Harga Konsumen tetap berada pada target 2,5 plus minus 1 persen pada 2026, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus.
Ia menjelaskan, strategi pengendalian inflasi periode 2025-2027 akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, meningkatkan produktivitas pangan, memperlancar distribusi dari daerah surplus ke wilayah defisit, serta memperkuat akurasi data pangan.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan menyentuh akar persoalan. Ia meminta seluruh anggota TPID bekerja secara detail dalam mengidentifikasi faktor penyebab lonjakan harga.
“Jangan sampai kita hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Jangan seperti orang sakit jantung tapi diberi obat paru. Kita harus mengurai satu per satu penyebab inflasi, baik harian maupun bulanan sampai ke akar persoalannya,” tegas Syamsul.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi juga berdampak pada peluang daerah memperoleh Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat.
“Ada potensi insentif fiskal hingga Rp1 triliun dari Kemendagri bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. Karena itu saya mendorong TPID bekerja optimal agar Cilacap bisa membuktikan kinerja pengendalian inflasi berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Syamsul juga menyoroti pentingnya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Ia mendorong peningkatan produksi dari sektor rumah tangga, kelompok tani, hingga peternak lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Meski harga kebutuhan pokok saat ini relatif stabil, Pemkab Cilacap telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya melalui operasi pasar dan pasar murah yang akan digelar di 24 kecamatan serta satu kegiatan di tingkat kabupaten.
Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) diminta melakukan pemantauan harga harian untuk mendeteksi potensi kenaikan harga lebih dini. Pemerintah daerah juga membuka peluang sinergi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan jika terjadi lonjakan inflasi.
Dalam forum tersebut turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Pelaksana Harian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Mahdi Abdilah yang memaparkan strategi pengendalian inflasi dan digitalisasi sistem pembayaran menjelang Idulfitri 2026.
Selain itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Cilacap Luhur Satrio Muchsin menyampaikan materi terkait kelancaran sistem pembayaran, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Cilacap Ferry Adhi Dharma yang menjelaskan peran TPID dalam menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran.
