Purbalingga, serayunews.com
“Betul kami mengadu dan meminta perlindungan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto dan DPP Partai Golkar. Pasalnya kami melihat ada indikasi pemaksaan kehendak oleh pengurus DPD I Partai Golkar Jateng terkait pelaksanaan Musda tanpa melihat realita di lapangan,” kata Ketua PK Kejobong, Agus Sulastomo, dalam keterangan pers yang diterima serayunews.com, Jumat (2/9/2021).
Agus menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi bahwa diduga DPD I Partai Golkar Jateng akan menjadikan Ketua Umum Partai Golkar Purbalingga demisioner Sudono untuk memimpin Partai Golkar Purbalingga ketiga kalinya.
“Oleh karena itu kami melakukan langkah dengan mengadu ke DPP Partai Golkar,” ungkapnya.
Pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa DPD I Partai Golkar Jateng akan menerbitkan SK Kepengurusan Partai Golkar Purbalingga yang baru, dengan komposisi pengurus adalah pendukung Sudono. Terutama di posisi Wakil Ketua Bidang Pemuda (AMPG) dan Ketua Dewan Penasehat.
“Selain itu juga akan mengisi jabatan dua PK yang kosong tanpa musyawarah,” terangnya.
Selanjutnya pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada upaya untuk memindahkan lokasi pelaksanaan Musda yang seharusnya di Purbalingga, dipindah ke Semarang. Bahkan ada upaya untuk mengganti PK pendukung Tenny Juliawati yang notabene adalah rival Sudono dengan personel yang mendukung Sudono.
“Jika informasi ini benar, sangat mencederai proses demokrasi di internal Partai Golkar Purbalingga,” tuturnya.
Sementara itu Plt Ketua DPD II Partai Golkar Purbalingga Anton Lami Suhadi enggan berkomentar terkait tuduhan tersebut. Hal senada juga dilakukan Plt Sekretaris DPD I Partai Golkar Jateng Juliatmono. Keduanya tidak menjawab ketika dikonfirmasi.
Seperti diberitakan, tertundanya jadwal Musda Partai Golkar Purbalingga salah satunya disebabkan adanya persaingan memperebutkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar Purbalingga periode 2021-2026. Dua nama saling berebut dukungan suara Pengurus Kecamatan (PK). Masing-masing Sudono yang merupakan ketua demisioner periode 2016-201 dan Teny Juliawati yang merupakan bendahara demisioner.
Sudono yang juga Wabup Purbalingga dan merupakan ketua Partai Golkar Purbalingga dua periode masih berniat maju sebagai ketua. Begitu pula Teny yang mengaku mendapatkan dukungan dari 12 PK. Kondisi tersebut membuat Partai Golkar Purbalingga terbelah. Buntutnya Musda gagal terlaksana, karena dukungan pemilik suara pecah.
