SERAYUNEWS– Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan diawali di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Kejobong, Kaligondang, dan Pengadegan menggelar pertemuan di Aula Kecamatan Kejobong, Senin (23/02/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Dapil V, di antaranya H. Hamid (Fraksi PKB) dan Sarjono (Fraksi Gerindra).
Dalam kesempatan tersebut, Sarjono mewakili Anggota DPRD Purbalingga Dapil V dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wadah krusial untuk menyelaraskan kebutuhan riil di lapangan dengan program pembangunan daerah.
“Musrenbang merupakan forum di mana kita saling berdiskusi dan bermusyawarah mengenai berbagai masalah di masyarakat untuk dapat diselesaikan dalam pembangunan daerah,” ujar Sarjono dalam sambutannya.
Sarjono menambahkan bahwa proses ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah, agar rencana pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan harapan kolektif.
Terkait mekanisme pengusulan menjamin bahwa pihak legislatif akan mengawal ketat setiap usulan yang telah disampaikan masyarakat sejak tingkat desa. Ia menyatakan bahwa tugas anggota dewan adalah memastikan aspirasi tersebut tidak terhenti di tengah jalan, melainkan masuk ke dalam pembahasan di Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
Namun, dirinya juga memberikan catatan mengenai keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi hal yang tidak terelakkan.
“Kami menyadari aspirasi yang masuk akan jauh lebih banyak dibanding sumber daya yang tersedia. Untuk itu, prioritas akan diberikan berdasarkan tingkat kepentingan, kemendesakan, serta kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Melirik rencana jangka panjang, Sarjono memaparkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Purbalingga tahun 2027 akan mengusung tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.”
Tema ini berangkat dari evaluasi mendalam terhadap sejumlah persoalan mendasar di wilayah Purbalingga, seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan sanitasi yang masih memerlukan peningkatan kualitas. Menurutnya, infrastruktur yang kurang memadai secara langsung memicu biaya ekonomi tinggi dan menghambat mobilitas warga.
Selain fisik, penguatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM juga menjadi sorotan utama. Banyak pelaku usaha lokal di desa wisata masih membutuhkan dukungan konkret berupa akses permodalan dan pemasaran.
“Semoga melalui perencanaan yang matang, partisipatif, dan terarah, kita dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang lebih merata, ekonomi yang tumbuh, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
