Sebanyak 923 desa di Jawa Tengah masuk dalam kategori miskin ekstrem, bakan sebanyak 37 desa di antaranya ada di Cilacap. Untuk mempercepat penanggulangannya, para Camat hingga Kepala Desa diminta melaporkan perkembangan setiap minggunya, sebab kemiskinan ekstrem ditarget tuntas pada tahun 2024.
Cilacap, serayunews.com
Seperti dalam pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Kamis (2/2/2023). Ia mengatakan dengan laporan mingguan maka akan mudah dalam menindaklanjutinya.
“Data dulu, nanti kami akan membantu verifikasi. Saya titip kepada para Camat, pastikan 2 hari mulai dari hari ini, semua saya minta agar sudah masuk datanya. Kalau nanti ada yang tidak pas, kita sambil jalan, tetapi yang penting adalah didata dahulu. Sehingga saya minta setiap minggu ada laporan masuk kepada saya,” ujar Ganjar dalam arahannnya di Pendapa Wijaya Kusuma Cilacap.
Jika data sudah terkumpul, lanjut Ganjar, pihaknya akan langsung menyambangi desa-desa yang termasuk kategori miskin ekstrem untuk mengetahui perkembangannya. Menurutnya, desa yang bagus akan menjadi contoh dan yang masih kurang dapat segera ditangani dan diselesaikan.
Kendati demikian, menurut Gubernur bahwa percepatan penanganan kemiskinan ekstrem ini akan berhasil jika dilakukan bersama-sama dengan menyatukan berbagai pihak untuk dapat membantu pengentasan kemiskinannya.
“Ini rakyat kita, maka kita urus bareng-bareng. Jadi jika butuh bantuan ada Bupati, ada Gubernur. Jika masih kurang ada BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, bahkan BAZNAS. Sehingga jika data sudah pasti, kita optimalkan bantuan. Jadi pertemuan kali ini, taktis, praktis, beres,” jelasnya.
Adapun yang termasuk dalam miskin ekstrem yakni tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber air minum, tidak memiliki sambungan listrik, rumah kategori tidak layak huni, individu berisiko stunting, dan anak tidak sekolah (usia 7-18 tahun).
Berdasarkan rekap cek list indikator kemiskinan hasil verifikasi validasi, di Kabupaten Cilacap ada 37 desa prioritas. Dari 37 desa dengan kemiskinan ekstrem tersebut ada 2.219 KK yang belum memiliki jamban, 1.545 KK belum memilik sumber air minum, dan 7 KK belum memiliki sambungan listrik.
Kemudian ada 1.054 rumah yang masuk kategori tidak layak huni, 20.794 individu berisiko stunting, dan 545 anak usia 7 – 18 tahun yang tidak bersekolah. Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 83.941 jiwa atau 6,32%, angka kemiskinan 190.600 jiwa atau 11,02%, angka perceraian 7.243 jiwa, dan angka inflasi 6,81%.
“Maka Bupati saya minta untuk mengawal dan memonitor mingguan, lalu laporan ke kami. Dimulai dari Kades dan Camat memverifikasi,” terang Ganjar.
Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar menjelaskan, intervensi kemiskinan ekstrem dilakukan melalui sejumlah langkah, yaitu melalui kebijakan/program, seperti jambanisasi tahun 2023 sebanyak 2.126 unit dan 2024 sebanyak 93 unit. Sarana air bersih tahun 2023 sebanyak 1.354 SR dan 2024 sebanyak 191 SR.
Untuk sambungan listrik tahun 2023 sebanyak 7 rumah, rehab RTLH tahun 2023 untuk 760 unit dan 2024 sebanyak 294 unit.
Khusus pendampingan stunting dilakukan pada 37 desa prioritas untuk tahun 2023 sebanyak 20.794 jiwa, dan pencegahan balita dan ibu hamil KEK. Di bidang pendidikan, program Indonesia Pintar tahun 2023 untuk 147 siswa dan kesetaraan 2.720 siswa.
Kegiatan lainnya yakni pengurangan pengangguran melalui padat karya, merancang kerjasama dengan perusahaan untuk magang, dan merancang instruksi Bupati tentang keharusan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal.
Upaya lainnya dilakukan dengan penguatan UMKM yakni membantu pemasaran online, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha, serta bantuan alat dan bimbingan untuk usaha pemula.
Pada kesempatan ini, Pemkab Cilacap juga meluncurkan aplikasi KANCING MERAH (Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah). Aplikasi ini menampilkan dashboard berisi data balita stunted dan persebarannya, serta intervensi pencegahan yang dilakukan.
