SERAYUNEWS – Isu kenaikan gaji PNS 2026 masih menjadi topik hangat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apakah di pidato presiden ada bahasan isu tersebut?
Banyak pegawai negeri menunggu kepastian, apalagi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung MPR/DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun, pertanyaan yang beredar sederhana: apakah ada kabar gembira soal gaji?
Untuk memahami situasi ini, mari kita mundur sedikit melihat sejarah kenaikan gaji PNS. Dalam sepuluh tahun terakhir, kenaikan hanya tercatat tiga kali.
Artinya, gaji PNS tidak otomatis naik tiap tahun. Ada jeda panjang yang dipengaruhi kondisi fiskal negara, termasuk pandemi Covid-19 yang sempat membekukan kebijakan kenaikan gaji.
Dengan pola itu, wajar bila pemerintah lebih berhati-hati mengumumkan kebijakan baru.
Dalam pidatonya, Presiden tidak menyinggung soal kenaikan gaji ASN untuk tahun anggaran 2026.
Artinya, Anda yang berharap adanya tambahan penghasilan tahun depan harus sedikit bersabar.
Seperti tradisi, jika sebuah kebijakan strategis tidak diumumkan dalam pidato kenegaraan, kemungkinan besar tidak akan masuk dalam RAPBN.
Padahal, harapan itu sempat muncul karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menuliskan target peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Namun, untuk 2026, fokus pemerintah ternyata tidak diarahkan pada gaji PNS.
Meski tidak ada kabar kenaikan gaji, Presiden Prabowo menyoroti capaian lain yang dianggap membanggakan.
Salah satunya, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil ditekan hingga 8,47%—angka terendah sepanjang sejarah.
Tidak hanya itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,76% per Februari 2025, lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang masih 4,82%.
Menurut Presiden, keberhasilan ini berkat terciptanya 3,6 juta lapangan kerja baru. Angka-angka ini menunjukkan perekonomian Indonesia relatif tangguh.
Inflasi pun terjaga di level 2,4%, yang dianggap cukup rendah dan mampu menjaga daya beli masyarakat.
Dalam sidang tahunan itu, Presiden juga meluncurkan program pembangunan 1.100 desa nelayan pada 2025.
Targetnya, desa-desa ini dapat dihuni sekitar 10 juta orang, dengan perhitungan tiap desa berisi 2.000 kepala keluarga.
Namun, berbeda dengan bantuan langsung tunai, pemerintah akan memberi modal berupa pinjaman produktif.
Skemanya, uang modal itu harus dibayar kembali lewat hasil kerja para nelayan.
Prabowo menegaskan, program ini bertujuan agar nelayan dan petani kembali bangga sebagai tulang punggung bangsa.
Di sisi lain, Presiden memberi peringatan keras terkait kebocoran kekayaan negara dalam skala besar. Ia menyebut kondisi ini sebagai “net outflow of national wealth”.
Kekhawatiran utamanya, jika tidak segera diatasi, kebocoran ini bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia.
Menariknya, Prabowo memilih tidak membuang energi mencari siapa yang bersalah. Baginya, yang terpenting sekarang adalah mencari solusi konkret.
Pemerintah, menurutnya, tidak punya waktu untuk saling menyalahkan, melainkan harus fokus memperbaiki sistem agar kebocoran bisa dihentikan.
Jika gaji PNS tidak naik, ke mana anggaran dialokasikan? Presiden menekankan bahwa RAPBN 2026 akan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun, angka terbesar sepanjang sejarah, yang mencakup program KIP Kuliah, bantuan siswa miskin, serta tunjangan guru dan dosen.
Di sektor kesehatan, pemerintah menekankan penguatan layanan dasar hingga pemerataan fasilitas.
Anggaran juga diarahkan untuk mendukung produktivitas desa, koperasi, serta ketahanan pangan.
Dengan demikian, meski ASN belum mendapat kabar baik soal gaji, program besar pemerintah tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Bagi Anda yang ingin membaca isi lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sudah merilis salinannya dalam bentuk dokumen PDF. Berikut tautannya:
Tidak ada kabar kenaikan gaji PNS untuk 2026, meski banyak pihak berharap demikian. Presiden Prabowo memilih fokus pada sektor prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan program desa nelayan.
Walau demikian, dokumen RPJMN 2025–2029 memberi harapan bahwa kesejahteraan ASN tetap akan menjadi bagian dari agenda jangka menengah.***
