Selasa, 24 Mei 2022

Kejari Banjarnegara: Perangkat dan Kepala Desa Harus Melek Hukum, Kalau Tidak Ini Konsekuensinya

Kejari Banjarnegara: Perangkat dan Kepala Desa Harus Melek Hukum, Kalau Tidak Ini Konsekuensinya

Jangan sampai hanya karena ketidak tahuan, perangkat desa atau kepala desa harus berurusan dengan hukum dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini ditekankan oleh Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Yasozisokhi Zebua, saat memberikan sosialisasi dan penerangan hukum bagi 18 desa di Kecamatan Bawang, Jumat (25/3/2022).


Banjarnegara, Serayunews.com

Pemahaman hukum bagi aparatur pemerintahan desa dan kepala desa, menjadi sangat penting khususnya dalam pengelolaan anggaran desa. Sebab, hal ini sangat rentan terjadinya kekeliruan yang menyebabkan kepala desa maupun perangkat desa harus berurusan dengan hukum.

Baca juga  Alhamdulillah, 12 Ribu PKL di Cilacap Terima BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu

Yasozisokhi Zebua mengatakan, kegiatan penerangan dan sosialisasi hukum ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas di bidang hukum dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Banjarnegara, khususnya pada pengelola dana desa yang ada di Banjarnegara.

“Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman pada pengelola dan pemangku kebijakan anggaran di tingkat desa. Sebab, bisa saja hanya karena ketidak tahuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan berujung pidana korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi hukum ini juga bagian dari tugas pokok fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Baca juga  Ingat! ASN Cilacap Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas atau Ini Sanksinya

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Banjarnegara, Nasruddin menyampaikan, bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Banjarnegara juga siap menjalankan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya sebagaimana instruksi dari Jaksa Agung.

“Kami juga mulai mempersiapkan Kampung RJ atau rumah restorative justice, di mana nantinya Kampung RJ ini terbentuk di setiap desa yang ada di Banjarnegara,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini