Sabtu, 2 Juli 2022

Kemudahan Anggota dalam Bekerja Jadi Fokus Program Kerja Gapensi Banyumas

Ketua Gapensi Kabupaten Banyumas, Muhammad Lutfi. (Foto : Hermiana E.Effendi)

Adanya PP nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko cukup mempersulit ruang gerak jasa konstruksi. Sehingga pengurus Gapensi Kabupaten Banyumas yang baru saja dilantik bertekad untuk mempermudah anggota dalam berkegiatan.


Purwokerto, Serayunews.com

Ketua Gapensi Kabupaten Banyumas, Muhammad Lutfi mengatakan, perjuangan yang akan dilakukan Gapensi saat ini adalah terkait PP nomor 5 Tahun 2021, dimana beberapa aturan harus direvisi, serta proses sertifikasi ketrampilan kerja yang seharusnya bisa lebih cepat bisa diperoleh anggota.

Baca juga  Ganjar Instruksikan Vaksin PMK Dihabiskan Sepekan

“Penerbitan sertifikasi ini sekarang terpusat, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dan ini sangat menghambat kerja teman-teman di daerah, karena itu kita akan berupaya agar penerbitan sertifikasi bisa lebih cepat,” jelas Lutfi, Minggu (27/3/2022).

Pada periode kedua menjabat sebagai ketua Gapensi, Lutfi mengaku kondisi sedang kurang baik, selain karena munculnya aturan baru yang dinilai kurang tepat, juga akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Namun, lanjutnya, dalam muscab Gapensi minggu lalu, Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menyampaikan, dimana tahun ini steelah masuk level 2 PPKM, alokasi bansos sudah berkurang cukup banyak. Diharapkan dengan adanya pengurangan bansos ini, maka anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan kontruksi, sehingga para pelaku jasa kontruksi bisa mendapatkan pekerjaan kembali.

Baca juga  Peserta FGD AMSI Sepakat Cek Fakta dan Literasi Informasi Jadi Kurikulum di Sekolah

Pernyataan wabup tersebut, menjadi angin segar bagi para anggota Gapensi Banyumas. Diharapkan paket-paket pekerjaan kontruksi tahun ini bisa bertambah.

Sementara itu, terkait adanya aturan baru, kata Lutfi, dalam Mukernas DPP Gapensi di Jakarta lalu, seluruh BPP dan BPC Gapensi menyuarakan hal yang sama. Yaitu terkait sertifkasi badan usaha serta tentang aturan sub bidang dan penanggungjawab.

Dimana dalam aturan baru tersebut, setiap sub bidang harus mempunyai penanggung jawab masing-masing, pelaratan hingga pendanaan. Hal ini membuat pelaku usaha jasa kontruksi harus mengeluarkan biaya lebih banyak, karena harus menambah pegawai.

Baca juga  Ganjar dan Warga Doakan Jokowi dan Istri dalam Lawatan ke Ukraina dan Rusia

“Sehingga program kita kedepan, selain penataan internal organisasi, kita juga fokus mengawal relaksasi aturan baru tersebut. Intinya kita berharap anggota bisa menjalankan kegiatan dengan lebih mudah, semua aturan yang dibuat jangan sampai memberatkan anggota, karena sekarang ini semua masih dalam fase pemulihan,” tegasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini