Minggu, 27 November 2022

Pejabat sampai Kades Booking Seat Pesawat Demi Keberlangsungan Bandara Purbalingga, DPRD: Perlu Dipikirkan Solusi Jangka Panjang

Sejumlah kepala desa bersama pejabat Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, sedang bersiap menaiki pesawat milik maskapai Citilink, di Bandara JBS Purbalingga, beberapa waktu lalu. (Amin Wahyudi/Serayunews)

Pemkab Purbalingga menerapkan booking seat pesawat, demi keberlangsungan penerbangan komersial di Bandara Jenderal Soedirman. Mulai pejabat setda sampai kepala desa (Kades), diminta menggunakan pesawat ketika ada kegiatan di Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga menilai, kebijakan itu tidak efektif dan cenderung membebani.


Purbalingga, serayumews.com

Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin menyampaikan, untuk jangka pendek mungkin bisa membantu. Tetapi bagaimana solusi jangka panjangnya?

“Apakah setelah para kades, camat, dan pejabat naik pesawat, lantas membuat ketertarikan masyarakat untuk naik pesawat? Bagaimana jangka panjangnya, itu yang perlu dipikirkan,” katanya, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya, salah satu hal yang bisa mendukung data tarik bandara JBS, yakni infrastruktur pendukungnya. Satu di antaranya, aksesibilitas menuju bandara. Namun faktanya saat ini, jalan menuju Bandara JBS di Wirasaba juga rusak.

“Kenapa kabupaten lain belum tertarik dengan bandara JBS, salah satu karena aksesnya. Sokaraja sampai jembatan Linggamas, sudah bagus, lebar, cor beton. Tapi dari Linggamas ke Panican, rusak berat. Padahal, dulu pembangunan Linggamas itu diproyeksikan untuk bandara,” kata politisi PKB ini.

Selain infrastruktur, menurutnya perlu pemetaan seberapa banyak pelaku bisnis di Banyumas Raya. Melihat tiket relatif lebih tinggi daripada kereta api, pangsa pasar pesawat adalah pebisnis.

“Paling tidak kita harus memahami, pelaku bisnis ada lebih banyak di Purwokerto. Sedangkan di sana (Banyumas, red) sudah ada stasiun, terminal, dan hotel yang lebih beragam,” ujarnya.

Sosialisasi

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono menilai, kades yang seolah dipaksakan menggunakan uang desa untuk naik pesawat itu tidak efektif. Selain nilainya yang tidak sedikit, juga untuk timbal balik yang didapat.

“Bukan pemdes yang dibebani untuk naik pesawat, karena tidak ada outputnya. Pengusaha diajak bicara, kendalanya apa sih,” ujarnya.

Sosialisasi kepada para pengusaha, harusnya lebih diintensifkan. Selama ini menurutnya, para pengusaha yang biasanya sering memburu waktu malah belum digandeng.

“Pemda harusnya lakukan pendekatan dengan mengundang para pengusaha daerah tetangga, bukan Pemdes dibebani biaya tiket supaya naik pesawat,” katanya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Drs Agus Winarno MSi mengungkapkan, optimalisasi yang dilakukan bukan dalam bentuk booking seat, melainkan optimalisasi perjalanan dinas.

“Skemanya bukan booking seat, tetapi optimalisasi belanja perjalanan dinas. Sehingga kita tidak mengada-ada,” kata Agus.

Ia menambahkan, dalam optimalisasi ini sebelumnya telah dilakukan inventarisir kegiatan perjalanan dinas yang ada di masing-masing SKPD. Baik yang ada di Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Pemalang. Termasuk perjalanan dinas yang ada di desa-desa, mengingat sekarang desa sudah bisa mandiri.

“Kegiatan yang sudah teralokasi, tadinya berupa perjalanan dinas menggunakan transportasi darat, kita alihkan menggunakan transportasi udara,” katanya.

Terkait dengan kemampuan anggaran hingga akhir tahun 2022, Ia sudah memperhitungkan dengan 4 kabupaten yang lain. Jumlahnya masih sangat memungkinkan, bahkan bisa lebih. Terhitung sampai dengan 29 Desember 2022 nanti, tercatat akan ada 30 penerbangan.

“Kita sudah mem-breakdown jadwal di semua SKPD dan desa itu kalau dioptimalkan bisa lebih,” kata dia.

Berita Terpopuler

Berita Terkini