Advertisement
Advertisement
CILACAP,SERAYUNEWS.COM-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, wilayah Jawa Tengah bagian selatan, dinilai belum terkoneksi secara maksimal. Menurutnya, moda transporatasi beserta sarana pendukungnya sudah tersedia, tetapi wilayah Jawa Tengah Bagian selatan masih dipetakan sebagai daerah yang belum terkoneksi maksimal. Untuk itu, pemerintah akan membangun bandara, tol dan pelabuhan besar di wilayah tersebut.
“Sudah ada KA dan jalur darat, tapi belum terkoneksi maksimal,” jelasnya saat mengunjungi Terminal Cilacap, Minggu (6/8/2017)
Dengan dibangunnya Terminal Cilacap, kata dia, diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan bus. Bahkan kedepan, Terminal Cilacap akan diperluas lagi. Ia berpendapat, bus memiliki keunggulan tersendiri dengan angkutan lainya.
“Kita ingin terminalnya bagus, aman, bebas calo busnya juga bagus-bagus pasti orang mau. Cilacap memiliki terminal yang bagus, sekarang ini sudah bagus bahkan Pak Bupati berjanji menambah lagi tanah, nanti kalau nambah tanah kita bangun lagi. Bus memiliki keunggulan tersendiri karena kemampuannya yang bisa point to point,” ungkapnya.
Dikatakannya, pemerintah juga berencana akan membangun tol yang menghubungkan antara Bandung, Tasikmalaya, Cilacap, hingga kemudian ke Yogya. Pelabuhan yang saat ini ada di Cilacap juga akan diperbesar. Hal itu dimaksudkan agar pelabuhan tersebut nantinya bisa melayani arus barang logistik berbagai jenis. Saat ini, pelabuhan Tanjung Intan Cilacap hanya melayani sapi impor serta beberapa bahan baku kebutuhan industri seperti tepung, batu bara dan minyak mentah.
“Apabila pembangunan tol dan pelabuhan tersebut bisa terwujud, maka interkoneksi antar wilayah di Jawa akan semakin baik. Distribusi logistik juga lebih cepat, tidak hanya di utara Jawa saja, tapi di selatan Jawa juga interkoneksi menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara terkait dengan Bandara Tunggul Wulung Cilacap, Budi belum bisa berkomentar banyak. Menurutnya, adanya obstacle yaitu obyek hambatan pada wilayah pengoperasian dan pergerakan pesawat. Obstacle yang dimaksud Budi yaitu, bangunan pembangkit listrik yang mengganggu ruang udara Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kendala tersebut menjadi salah satu penyebab status Bandara Tunggul Wulung belum bisa menjadi bandara komersil.
“Bandara punya masalah sedikit. Kami akan membicarkannya (obstacle) dengan PLN. Sekarang ini apabila kita menggunakan pesawat ATR di Tunggul Wulung juga terbatas” katanya.
Karena ada hambatan di Bandara Tunggul Wulung, kata dia, akan dibuka Bandara Jenderal Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah agar bisa dipakai untuk penerbangan komersial.
“Saya belum bisa berkomentar banyak terkait dengan bandara (Bandara Tunggul Wulung), salah satunya adanya obscatle. Makannya, saya bangun Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga supaya menjadi subtitusi,” ujarnya..
Bandara Tunggul Wulung saat ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter serta apron ukuran 190 meter X 96,5 meter yang mampu menampung tiga pesawat sekelas ATR 72 atau CN 235.
Bandara ini melayani Susi Air yang terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma,Jakarta ke Bandara Tunggul Wulung dua kali sehari dan Pelita Air dua kali seminggu serta menjadi lokasi lima sekolah penerbangan termasuk milik Kementerian Perhubungan.
Di Purbalingga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, memastikan Bandara Jenderal Besar Soedirman (BJBS) Purbalingga yang sebelumnya bernama Landasan Udara Wirasaba, akan beroperasi paling lambat akhir 2018. PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) akan menjadi operator atau pengelola bandara yang berada di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
Budi menjelaskan, PT Angkasa Pura II telah menyiapkan dana sebesar Rp 350 miliar. Dana tersebut, antara lain digunakan untuk membangun prasarana pendukung. Sedangkan Pemkab Purbalingga diminta melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan perpanjangan landas pacu dan pembenahan prasarana jalan menuju bandara.
”Pekan ini, kami akan memberikan surat persetujuan kepada Angkasa Pura II untuk mengelola Bandara Jenderal Besar Soedirman. Tembusan suratnya juga akan kami sampaikan pada Menteri BUMN, KSAU, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Purbalingga,” kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura ini.
Pihaknya juga menyampaikan tembusan surat ke KSAU karena bandara tersebut merupakan aset milik TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, pihak PT AP II juga diminta secara formal mengadakan perjanjian kerja sama dengan TNI AU dan juga dengan Pemkab Purbalingga.
Pada target awal pembangunan, akan dibangun landasan sepajang 1600 meter dengan lebar 30 meter. Bangunan terminal dikawasan tersebut juga akan dibangun dengan luas 3000 meter yang diperkirakan cukup menampung 500 ribu orang per tahun.
”Pembangunan bandara ini memang merupakan kolaborasi antara AP II, Kemenhub, TNI AU dan Pemkab Purbalingga. Kami targetkan bandara di Purbalingga ini bisaa diselesaikan pembangunannya dan mulai dioperasikan akhir 2018,” jelasnya.
