Banjarnegara, serayunews.com
Aktivis FBB Yanto Togog yang juga ikut dalam aksi gundul ini mengatakan, aksi pemasangan spanduk hingga syukuran ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur serta harapan ke depan untuk Banjarnegara lebih baik lagi.
Menurutnya, sebenarnya aksi ini dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dirinya kepada masyarakat Banjarnegara saat Pilkada lalu. Dia yang merupakan tim sukses merasa gagal karena bupati yang diusungnya dulu dinilai kurang berpihak pada rakyat. Bahkan beberapa kebijakannya terkesan merugikan rakyat khususnya kaum buruh tambang.
Selain itu, dia juga menilai adanya permainan dari bupati dalam hal pembagian proyek hingga akhirnya KPK membuka tabir dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupati bersama pihak swasta.
“Sebenarnya saya berteman baik, bahkan saat Pilkada lalu kami menjadi barisan terdepan untuk kemenangan Budhi Sarwono, dan kami juga sudah mengingatkan, termasuk melakukan aksi demo sebagai bentuk kepedulian kami,” katanya.
Dikatakannya, dengan terbongkarnya kasus tersebut oleh KPK, maka FBB bersama dengan Forjasi akan terus melakukan pengawalan agar sistem pemerintahan di Banjarnegara ke depan menjadi lebih baik. Sebab selama ini dia menilai banyak kebijakan yang dilakukan oleh bupati Banjarnegara ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, mulai dari aksi portal, hingga kebijakan lainnya.
Meski begitu, dia juga mengajak semua masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan bijak, termasuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami bersyukur karena praktik yang merugikan masyarakat khususnya kaum buruh tambang dan pengaturan proyek sudah ditangani KPK, dan kami juga berharap ke depan Banjarnegara menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Sebagai mantan tim sukses, adanya hal tersebut tentu menjadi beban dan tanggung jawab moral, sehingga dia memilih sebagai oposisi untuk menjadikan kontrol terhadap pemerintahan. Hanya saja upaya yang dilakukannya selama ini belum mendapatkan perhatian, sehingga terjadi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK.
