
Pelaksanaan Pemilu serentak, akan berlangsung di tahun 2024 mendatang. Saat ini, sudah mulai tahapannya dan sangat terasa atmosfer politiknya. Harapannya, sejak tahapan sampai puncak akhir pelaksanaan bisa terwujud pemilu damai dan bermartabat.
Purbalingga, serayunews.com
Kesuksesan pelaksanaan Pemilu, semata-mata bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterlibatan seluruh elemen, sangat perlu dalam partisipasi pemilihan maupun pengawasan.
Keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol), merupakan posisi krusial. Sumber daya yang ada, mulai dari jaringan pusat hingga, daerah, bahkan desa-desa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat.
“Pimpinan Ormas/LSM dan Orpol, harapannya dapat mengajak masyarakat melek politik, jadi pemilih yang cerdas dan rasional,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nur Hakim, pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu (18/03/2023).
Baca juga: Catat, KPU Purbalingga Buka Pendaftaran Pencalegan di Hari Ketiga Idulfitri
Acara yang berlangsung di kawasan Owabong Purbalingga itu, mengusung tema ‘Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berintegritas’. Hadir dalam acara itu Forkompinda, Tokoh Masyarakat, dan para Pimpinan Ormas dan Parpol.
Imam menambahkan, adanya konsolidasi dan sinergitas Ormas dengan Parpol, menjadi hal penting. Hasil keluarannya, harapannya bisa menciptakan iklim politik yang baik, sampai selesainya pesta demokrasi.
“Harapannya bisa tercipta suasana politik yang damai dan bermartabat,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara pada pertemuan itu, akademisi Masykurudin Hafidz. Dia menyampaikan, pada momen perhelatan pesta demokrasi, satu hal yang kerap terjadi adalah politik uang. Hal itu menjadi satu di antara faktor yang berpotensi menciptakan nuansa tidak sehatnya Pemilu.
“Untuk menghilangkannya, perlu dari hilir sampai hulu,” ujarnya.
Di sinilah, lanjut Masykur, peran Ormas dan Orpol untuk bisa membantu tugas pengawasan dari Bawaslu. Melalui kekuatan jaringan yang sampai ke desa-desa, perlu memberikan saran dan imbauan serta pendidikan berpolitik kepada masyarakat luas.
“Di ujung pilihan masyarakat itulah, masa depan suatu daerah ditentukan. Karena itu, pimpinan Ormas dan Orpol tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik praktis dalam pilkada. Ormas dan Orpol, perlu menjauhkan diri dari potensi ditunggangi oleh pihak–pihak tertentu yang menggiring mereka untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif,” katanya.